Mahyeldi Sambut Baik Kerjasama Riset untuk Pengembangan Industri Halal
Onlinekoe.com | Padang – Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik terjalinnya kerjasama riset antara Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar beserta PT. Xultan Riset Edukasi Integra (PT XREI) untuk pengembangan ekosistem industri halal di Sumbar.
“Kita berharap, kerjasama tersebut makin mempercepat misi mewujudkan Sumatra Barat (Sumbar) sebagai pusat Industri Halal di Indonesia,” kata Mahyeldi, saat turut menyaksikan perjanjian kerjasama antara BRIN, KDEKS, dan PT XREI, di sela hari pertama acara Simposium Praktisi dan Periset Ekonomi (Pareto) yang digelar oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional (OR TKPEKM) BRIN di BRIN Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Ia menjelaskan, Industri halal adalah salah satu sektor prioritas dalam pembangunan Ekonomi Sumbar, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi 2021-2026, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.
“Dalam UU Nomor. 17 tentang Provinsi Sumbar tersebut, dinyatakan bahwa karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Sumbar berdasarkan pada prinsip dan penerapan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” jelas Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/12/2023).
Oleh karena itu, Mahyeldi menegaskan, bahwa pengembangan industri halal di Sumbar harus dipercepat. “Salah satu upaya kita dalam mempercepat pengembangan itu adalah kerjasama dan kolaborasi yang menghadirkan aplikasi ‘Ekosistem Halal Lifestyle’ yang diperuntukkan pada sektor digital marketing, percepatan sertifikasi halal, serta mempromosikan halal lifestyle melalui digital,” ucapnya.
Ekosistem Halal Lifestyle, kata Mahyeldi, diaplikasikan oleh Pemprov Sumbar yang berkolaborasi dengan KDEKS, Pesantren, Masjid Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di provinsi, serta lembaga terkait lainnya. Pihaknya berharap industri halal di Sumbar dapat berkembang lebih cepat.
“Ekonomi dan keuangan syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar, sehingga perlu diperkuat kontribusinya dalam pengembangan perekonomian Sumbar secara umum. Perkembangan itu telah ditandai dengan pertumbuhan aset syariah di Sumbar yang mencapai 10 persen, dengan nilai mencapai Rp15 triliun,” tuturnya.
Mahyeldi sebut, meningkatnya pertumbuhan aset syariah tersebut, salah satunya didukung oleh potensi yang dimiliki Sumbar dalam pengembangan industri halal.
“Ya, seperti, fakta bahwa 98 persen masyarakat Sumbar berstatus muslim, kearifan lokal ABS-SBK, potensi kuliner, mode, pariwisata, hingga produk UMKM halal,” ungkapnya.
Mahyeldi menegaskan, bahwa aplikasi Ekosistem Halal Lifestyle akan dapat mendongkrak potensi industri halal tersebut. Seiring dengan hal itu, konsep pengembangan kawasan halal lifestyle juga sudah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah berskala global yang tumbuh pesat berkat adanya halal lifestyle.
Hingga saat ini, kata Mahyeldi, semakin banyak sektor ekonomi syariah yang berkembang, mulai dari produk makanan dan minuman halal, busana muslim, wisata halal, kosmetik, hingga obat-obatan, yang tentu saja bakal membuka peluang kegiatan ekonomi syariah yang lebih luas.
“Meluasnya gaya hidup halal di tingkat global dengan sendirinya telah mendorong sektor industri halal untuk bergiat memenuhi kebutuhan yang diperlukan konsumen halal,” katanya.
“Halal tidak hanya soal pemenuhan kaidah agama, tetapi juga pemenuhan standar kesehatan, serta kualitas barang dan jasa konsumsi,” sambungnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan BRIN, akan mendorong Sumbar untuk semakin menjadi yang terdepan dalam pengembangan industri halal di Indonesia.
“Kita menginginkan Sumbar dapat menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia,” tutup Mahyeldi Ansharullah.
Ada pun terkait pelaksanaan kegiatan Pareto sendiri, dibuka oleh Kepala BRIN, Dr. Laksamana Tri Handoko, dan turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Muhadjir Effendy serta Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, Ir. Syahrir. (Warman/Adv)
