Pansus LKPJ Bupati Pringsewu 2019 Diminta Tunjukkan Taringnya, Jangan Seperti Macan Ompong

Onlinekoe.com, Pringsewu – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pringsewu Tahun 2019 yang disampaikan Bupati dalam sidang paripurna DPRD Pringsewu beberapa waktu lalu saat ini sedang dibahas Pansus DPRD setempat.

Dalam Pembahasan LKPJ Bupati Pringsewu oleh Pansus mendapat sorotan tajam dari Elemen Masyarakat Pringsewu, salah satunya Ketua IKA Alumni BEM Pringsewu Martin Sofian,S.Kom, meminta kepada Pansus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2019 dan seluruh anggota DPRD Pringsewu lainya agar lebih jeli dan Lebih tajam lagi dalam melaksanakan fungsinya, Tunjukkan Taringnya, jangan tumpul seperti macan ompong, ujar Martin Sofyan.

Dia mengatakan, Kendati demikian Martin juga sangat mengapresiasi terbentuknya Pansus LKPJ TA 2019 ditengah-tengah Pandemi Covid-19. itu artinya para wakil rakyat telah bekerja dengan maksimal walaupun dengan protokol kesehatan yang saat ini membatasi ruang gerak semua lapisan. Pansus LKPJ merupakan Agenda tahunan yang telah di atur dalam UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali higga menjadi UU. No. 9 Tahun 2015 dan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang selanjutnya akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. ‘kita sangat memahami bahwa kerja Pansus LKPj memiliki waktu yang yang cukup pendek, namun kami masyarakat pringsewu berharap agar para wakil rakyat tersebut betul-betul tajam dalam mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksnakan Pemerintah dengan menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit. Kemudian rekomendasi hasil evaluasinya juga menjadi catatan khusus Agar APBD 2020 yang akan disahkan mendatang dapat terealisasi secara efektiv efesien.

Rakyat dapat merasakan manfaatnya. Namun apabila ada temuan pelaksanaan APBD 2019 oleh Organisasi Perangkat Darerah (OPD) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka mohon cross cek terlebih dahulu atau bila perlu untuk meminta BPKP melakukan Audit, supaya para kepala OPD lebih profesional dalam melaksanakan kegiatan dan lebih proporisonal dalam mengusulkan Rencana Kegiatan Anggaran di tahun 2020. “Hal ini menurut saya Fungsi Controlingnya jalan”.
Menurut Martin selain punya Fungsi Controling DPRD juga kan punya Fungsi Budgeting dan Legislasi, dengan fungsi ini dapat digunakan dalam pembahasan RAPBD 2020 bersama Eksekutif yang dalam hal ini semua OPD dan Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pringsewu. “Menurut saya DPRD dan Badan Anggaranya harus berani memangkas anggaran yang tidak efektiv tidak dapat menjawab harapan rakyat” ujar Martin.

Masih menurut mantan Presiden BEM STMIK Pringsewu 2008 ini, Alokasi Anggaran Kesehatan, Pendidikan Pertanian dan Pembangunan Sarana Jalan perlu menjadi skala perioritas yang serius. “ayo dong pak turun kelapangan, Hari ini masih banyak pak rakyat yang susah mau sekolah, susah mau berobat, bahkan ada yang mau makanpun susah. belum lagi kondisi jalan banyak yang rusak petani banyak mengeluh dengan persoalan-persoalan yang serius, kepada siapa lagi mereka menggantungkan harapan selain kepada wakil rakyatnya yang setiap kali akan dipilih menebar janji” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Bupati Pringsewu Tahun 2019. Yang juga sebagai politisi partai Gerindra mengakui, kami sebagai pimpinan pansus dalam kerjanya belumlah maksimal dengan dokumen pendukung yang diberikan.
Perlu sekali utuk turun langsung kelapangan . Meskipun waktu hanya 15 hari namun pansus berupaya semaksimal mungkin dengan waktu yang ada dan waktu kesempatan turun kelapangan untuk mengklarifikasi terhadap berbagai hal di beberapa OPD terkait, untuk tetap menyelesaikan tugas yang diamanatkan UU.ujar Sudiono

Mantan Junalis di PWI Pringsewu ini, menjelaskan, walaupun dengan adanya keterbatasan waktu hasil kerja Pansus, bersama 15 anggota yang tergabung dalam pansus sangat konsisten dan semangat meski akibat rentang waktu yang singkat, ditambah lagi dengan adanya wabah covid 19, tetapi pansus menyadari harus mampu melahirkan catatan serta rekomendasi yang benar-benar objektif dan profesional, maka pembahasan LKPJ Bupati tahun 2019 oleh pansus DPRD Pringsewu yang dilakukan dengan tatap muka pendekatan kelembagaan dengan didukung dokumen yang diserahkan, yang kemudian akan diteruskan pengecekan dilapangan..dengan tujuan DPRD agar dapat menilai kinerja dengan membandingkan target program dengan realisasi yang dicapai oleh masing-masing OPD, untuk menilai tolak ukur capaian program kerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 .

Kegiatan ini menurut Sudiono, menggambarkan tingkat tujuan dan sasaran dari setiap OPD, serta membandingkan rencana OPD yang telah direalisasikan dengan kondisi sebenarnya dilapangan ” ujar Sudiono.

Dari hasil pembahasan LKPJ Bupati tahun 2019 ini, nantinya Pansus DPRD Kabupaten Pringsewu akan menyimpulkan dalam rapat internal Pansus LKPJ 2019 yang akan melahirkan
catatan dan rekomendasi dan selanjutnya akan kami sampiakan dalam rapat paripurna yang rencananya di akhir bulan ini, kata Sudiono (ndy).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here