Onlinekoe.com, (KARIMUN) — Pemerintah Kabupaten Karimun mulai menata pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guna mengantisipasi aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, menyusul kondisi saat ini yang telah mencapai sekitar 42 persen per tahun.
Pemerintah Kabupaten Karimun bergerak lebih awal. Tidak menunggu 2027. Tidak menunggu tekanan fiskal benar-benar menghimpit. Penataan PPPK mulai dilakukan sekarang.
Langkah ini diambil sebagai respons atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Sementara itu, realitas di Karimun belum ideal. Porsi belanja pegawai masih berada di kisaran 42 persen. Jauh di atas ambang batas yang akan diberlakukan.
Lebih dari 4.000 PPPK Dievaluasi
Penataan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun terhadap lebih dari 4.000 PPPK, termasuk pegawai dengan status paruh waktu.
Kepala BKPSDM Karimun, Ivit Ivizal, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk memangkas pegawai dalam waktu dekat.
“Untuk saat ini, Bupati belum merencanakan pengurangan atau merumahkan PPPK. Namun kami mulai melakukan penataan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Penataan dimulai dari hal mendasar: absensi.
Semua organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyerahkan data kehadiran PPPK. Data ini akan menjadi pintu masuk untuk membaca disiplin dan pola kerja.
Disiplin dan Kinerja Jadi Fokus
Tidak berhenti pada absensi, evaluasi akan diperluas. BKPSDM akan memetakan kinerja setiap PPPK, termasuk kesesuaian tugas dengan fungsi jabatan (tupoksi).
“Apakah sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi, itu juga akan kami nilai,” kata Ivit.
Pemetaan ini penting. Bukan sekadar administrasi. Tapi menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan, termasuk melihat kebutuhan riil pegawai di setiap OPD. Dengan kata lain: siapa yang benar-benar dibutuhkan, dan siapa yang hanya mengisi daftar.
April 2026 Jadi Titik Awal Evaluasi Besar
Evaluasi menyeluruh terhadap PPPK dijadwalkan berlangsung pada April 2026. Semua data yang dikumpulkan saat ini akan menjadi bahan utama.
Setiap OPD diminta bergerak cepat. Tidak ada ruang untuk menunda. Karena waktu menuju 2027 tidak panjang.
Pengurangan Pegawai Opsi Terakhir
Meski penataan mulai dilakukan, Pemkab Karimun belum menjadikan pengurangan PPPK sebagai langkah utama.
Itu opsi terakhir.
“Langkah pengurangan jumlah PPPK merupakan opsi terakhir,” tegas Ivit.
Fokus utama saat ini adalah penataan, efisiensi, dan memastikan setiap pegawai bekerja sesuai perannya.
Fenomena Nasional, Bukan Hanya Karimun
Kondisi belanja pegawai yang melampaui 30 persen bukan hanya terjadi di Karimun. Banyak daerah lain di Indonesia menghadapi persoalan serupa.
Namun, tidak semua daerah bergerak cepat.
Karimun memilih memulai lebih awal. Menata sebelum dipaksa. Karena dalam pengelolaan anggaran, waktu adalah segalanya. Dan disiplin, menjadi kunci. (***)
Editor: Anwar
