Onlinekoe.com | Agam – Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih kabupaten Agam untuk yang kesepuluh kali berturut-turut sebagai bentuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani, terutama dalam pengelolaan dan pengunaan anggaran serta keuangan daerah.
Apresiasi bergensi ini merupakan bentuk opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) yang menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam telah mampu dan berkomitmen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal yang memadai dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundangan-undangan.
Pengharagaan tersebut diterima langsung Bupati Agam Dr. Andri warman, MM., beserta Ketua DPRD Dr Novi Irwan, M.Pd., dari kepala BPK perwakilan Sumbar Arif Agus, SE., MM., Ak., CPA, CSFA di aula BPK perwakilan Provinsi Sumatra Barat di Padang, Jumat (3/5/2024).
Dalam peristiwa penting tersebut, Andri Warman menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya atas atensi BPK dalam mengawasi penggunaan anggaran di Kabupaten Agam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk Agam lebih maju.
“Penghargaan yang berturut turut selama 10 tahun itu diterima oleh Pemkab Agam dalam penggunaan anggaran merupakan sebuah prestasi yang mengesankan, tidak banyak daerah yang seperti ini dan kita harus mensyukurinya,” kata Andri Warman.
Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab yang telah taat aturan dan azaz dalam menggunakan keuangan daerah.
“Kami atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas kerjasama semua jajaran dengan solid sehingga hari ini, kita dianugerahi WTP yang ke-10 kali nya,” ucap Andri Warman.
Lebih lanjut Bupati Andri Warman yang akrab disapa AWR itu juga mengapresiasi kinerja Pemkab Agam atas dinobatkannya Kabupaten Agam sebagai peringkat pertama dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2023 di antara seluruh kabupaten/kota di Sumbar dan peringkat ketiga dalam kinerja pemerintahan daerah 2022 di antara kabupaten/kota se-Sumbar.
“Mari jadikan semua prestasi di atas sebagai pemacu semangat mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya serta melayani masyarakat dimasa selanjutnya,” ajak Andri Warman.
Kepala BPK perwakilan Sumbar Arif Agus mengatakan, bahwa pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Kabupaten Agam 2023 dengan memperhatikan kesesuian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintah.
Kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan terhadap hal tersebut, Pemkab Agam telah berhasil memenuhi persyaratan itu dan mematuhi aturan pengelolaan anggaran hingga berbuah penghargaan 10 tahun berturut turut.
“Kita telah melakukan audit tentang penggunaan dan pengelolaan anggaran Kabupaten Agam, maka kita ganjar dengan WTP ke-10 ini,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam, Dr. Novi Irwan., S.Pd., M.M mengatakan, bahwa hasil opini ini akan digunakan sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD.
“Kita turut mengapresiasi hasil pemeriksaan/opini dan pembinaan ini serta akan kita jadikan untuk meningkatkan pengawasan anggaran sesuai dengan tupoksi kita,” tutur Novi. (IKP Diskominfo)
