Usai Hearing Komisi C Terkesan Kucing-kucingan, Pansus III & Dinkes Mesuji Tidak Satu Suara. Ada Apa ?

0
162
Foto Ilustrasi : NuuN.id

Onlinekoe.com | Mesuji – Ketua Komisi C buang badan terkait pemberitaan nota pembayaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RBC Mesuji yang berubah-ubah, serta tidak di input menggunakan sistem agar mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Pansus.

”Coba saja Konfirmasi dengan Ketua Pansus, karena kasus ini sudah di tangani oleh mereka, dan saya tidak bisa berkomentar,” Jelas Jhon Tanara Ketua Komisi C saat di konfirmasi via Telepon (20/04/2022).

Pasalnya, beberapa waktu lalu Komisi C telah melakukan Hearing bersama Dinas Kesahatan dan RSUD RBC bahkan sempat turun langsung ke lokasi (RSUD) namun Jhon tidak bisa berkomentar banyak.

“Ia, kita juga sudah sempat turun ke RSUD RBC beberapa waktu lalu. Kita meminta kepada RSUD dan Dinas Kesehatan agar meningkatkan kinerja dari mereka. Ya nanti coba anda konfirmasi lagi kepada Ketua Pansus, karena kasus itu telah sampai di Pansus,” tegasnya.

Sementara itu, Untung selaku Ketua Pansus mengatakan, Komisi C dan Pansus sendiri hanya melakukan penyelarasan saja terhadap dan beberapa catatan yang dilakukan.

“Salah satunya terkait peningkatan pelayanan, peningkatan menejemen, sistem dan kebijakan. Jika akan memberikan kebijakan agar ada payung hukum supaya kedepan lebih enak. Ini kan sebenarnya ditangani oleh Komisi C, saya juga tidak mengikuti dari awal. RSUD kan sudah menjadi BLUD kita harap untuk lebih ditingkatakan lagi kinerjanya baik pelayanannya,” jelasnya via telepon.

Untung juga menjelaskan bahwa nota manual tersebut tidak bermasalah selagi sistem dari SIM RS sendiri belum ada.

“Kemarin saat Hearing kita konfirmasi, karena yang lama itu belum ada sistem. Nah sekarang sudah ada sistem yang baru jadi online semua begitu jawaban dari klarifikasi kemaren. Dan untuk sistem ini sendiri baru jadi, untuk tahun berapa sistem ini di mulai untuk pastinya saya agak agak lupa. Yang jelas kalau sistem itu sudah beberapa bulan cumankan harus ada penyiapan SDM . Dan sudah mulai diterapkan antara bulan ini dan bulan kemarin diterapkan. Pada intinya itu sedang ada peralihan sistem dari manual ke sistem yang online. Serta, kami menekankan agar ada perbaikan sistem baik dari pelayanan, manajemen dan kebijakan,” paparnya.

Sayangnya, keterangan hasil dari Ketua Pansus tidak selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kusnandar Sekertaris Dinas Kesehatan. Bahwa, pihaknya sempat turun langsung ke RSUD RBC menjelaskan bahwa RSUD RBC sudah memiliki SIM RS namun dalam keadaan rusak dan tengah diperbaiki.

“Sebelumnya, Komisi C melakukan Hearing dan turun lapangan, kita sudah sempat turun dan menayakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Pihak RSUD menjelaskan bahwa SIM RS mereka tengah rusak dan dalam masa perbaikan,” paparnya beberapa waktu lalu di ruangkerjanya.

Kusnandar sendiri sempat menyayangkan lemahnya sosialisasi dari pihak BPJS yaitu ada beberapa peraturan yang tidak di sosialisasikan oleh mereka.

“Seharusnya, BPJS melakukan sosialisasi kepada pengguna BPJS agar tidak terjadi miss komunikasi seperti ini,” singkatnya.

Sedangkan dr. Angga Manajemen pelayanan medic RSUD sendiri menjelaskan dalam berita sebelumnya, klik link dibawah untuk melihat.

Baca Juga : RS Ragab Begawi Caram Mesuji Diduga Tarik Biaya Persalinan Walau Pasien Gunakan BPJS

Jika menurut penjelasan dari Ketua Pansus III, sistem online tersebut baru diterapkan, hal tersebut tidak sesuai dengan data yang di peroleh dari Wartawan Onlinekoe.com. Yaitu berdasarkan dari DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 untuk pengadaan Software SIM-RS sendiri tidak ada. (bal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here