Parosil Mabsus, Penerapan SIPPKD untuk Transparansi Kinerja Pemerintah
Onlinekoe.com, LAMPUNG BARAT – H. Parosil Mabsus didampingi Ketua DPRD Edi Novial, S. Kom dan Sekda Lambar Akmal Abd Nasir, SH menghadiri peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung, di Balai Karatun, Komplek kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/3).
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bersama-sama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Agus Rahardjo, melakukan pemukulan Gong sebagai tanda diluncurkannya SIPPKD tersebut.
Launching SIPPKD juga dihadiri perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, para Rektor, Anggota Forkopimda, dan berbagai pimpinan organisasi vertikal di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Lambar saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa ” adanya penerapan SIPPKD untuk transparansi kinerja pemerintah kabupaten dan merupakan berkah bagi pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dalam rangka mengintegrasikan sebuah perencanaan pembangunan, selain itu Ia menjelaskan bahwa Pemkab Lambar telah melaksanakan perencanaan dengan melaksanakan Musrenbang di seluruh kecamatan dan pada 12/3 nanti akan dilaksanakan pula Musrenbang kabupaten,” ungkapnya.
Gubernur M.Ridho Ficardo menyatakan bahwa ” dengan adanya Aplikasi SIPPKD dapat meringankan kerja sekaligus mengefisienkan penyusunan RAPBD agar lebih maksimal untuk kepentingan rakyat dan dengan adanya Aplikasi ini semoga dapat lebih efektif lagi, lebih efisien, supaya tidak ada kebocoran dan kita dapat bekerja lebih maksimal untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya
Kemudian, Ketua KPK Agus Rahardjo sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam peluncuran Aplikasi SIPPKD. Dengan Aplikasi SIPPKD harapannya dapat memperbaiki sistem penganggaran pemerintah daerah.
Aplikasi SIPPKD sendiri merupakan Integrated System yang didalamnya juga terdapat aplikasi e-ssh, e-planing, dan e-budgeting yang akan saling terintegrasi dan dapat diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemprov Lampung.
