Pemerintah Genjot KUR Guna Ujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat
Onlinekoe.com, MANADO – Masalah pendanaan yang acap jadi penghambat berkembangnya usaha-usaha produktif dalam perekonomian nasional, terus diupayakan progres penyelesaiannya oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya melalui optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Diketahui, tahun ini adalah tahun kesebelas program KUR telah berjalan, sejak pertama kali diluncurkan pada 2007. Walau lama eksis, benah-benah programnya terus ditaja pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi nasional.
“Program KUR ini terus dibenahi, tidak hanya untuk memperluas akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tapi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, dalam talkshow “KUR untuk Kesejahteraan Rakyat”, Sabtu (27/10/2018) di Manado, Sulawesi Utara.
Selama itu, program KUR berkembang, berevolusi tahun ke tahun sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
Hingga pada 2017-2018, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait kembali menetapkan kebijakan baru KUR berbunga rendah dan KUR Pariwisata untuk memperluas akses pendanaan bagi masyarakat, melalui Permenko Perekonomian 11/2017 yang berlaku efektif 1 Januari 2018.
Dalam kebijakan baru ini, suku bunga KUR ditetapkan 7 persen per tahun, dan skema subsidi bervariasi untuk tiap kategori KUR di kisaran 5,5-14 persen.
Total plafon penyaluran KUR 2018 mencapai Rp 123,631 triliun yang disalurkan ke berbagai sektor produktif, seperti pertanian, perburuan, dan kehutanan, lalu perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa.
Kebijakan dijalankan dengan dukungan 14 instansi pemerintah pusat dan Pemda, 43 penyalur, 11 instansi penjamin serta dua instansi pengawas.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program KUR Pariwisata yang dirilis 20 September 2018, upaya mendorong kinerja sektor pariwisata yang mendominasi 50 persen dari total ekspor jasa Indonesia.
Merujuk data Kemenko Perekonomian, KUR Pariwisata ini dikembangkan di 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk 12 bidang usaha.
Bicara capaian realisasi, per September 2018 pemerintah berhasil menyalurkan Rp 100 triliun (sekitar 81 persen) dari target Rp 123,631 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran KUR cukup merata di seluruh kategori, meliputi KUR Mikro (63,6 persen), KUR Kecil (36 persen), dan KUR TKI (0,4 persen).
Pemerintah, tambah Iskandar, juga berhasil menjaga kualitas KUR dengan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) cenderung rendah di level 0,11 persen. Upaya pemerataan sebaran penyaluran KUR ke seluruh Tanah Air pun turut digenjot.
“Saat ini, penyaluran KUR di Pulau Jawa mencapai 54,9 persen, diikuti Sumatera (19,3 persen), Sulawesi (11 persen), Bali dan Nusa Tenggara (6,9 persen), Kalimantan (6 persen), dan Maluku dan Papua (1,9 persen),” tambah Iskandar.
Realisasinya diharapkan terus dioptimalkan agar dapat berimplikasi positif pada pertumbuhan ekonomi, perbaikan sumber daya manusia (SDM), dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang.
Mengutip keterangan pers Kabag Humas Kemenko Perekonomian Hermin Esti Setyowati, peserta talkshow juga diajak mendengar langsung bagaimana penerima manfaat nasabah KUR terbantu dan mengalami peningkatan ekonomi.
Talkshow tersebut, bagian partisipasi Kemenko Perekonomian dalam kegiatan tahunan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) 2018 yang dilaksanakan 26-28 Oktober 2018 di Manado, Sulawesi Utara.
Berakhir besok (28/10/2018), rangkaian acara Kemenko Perekonomian dalam PKN RM 2018 ini bertema “Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju”, meliputi pameran kebijakan ekonomi, satu talkshow utama, dan 5 talkshow tematik program Kemenko Perekonomian dengan melibatkan seluruh elemen pemangku. [red/rls]
