Beranda Lampung Bupati Pesibar Hadiri Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Penjelasan Ranperda 2021

Bupati Pesibar Hadiri Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Penjelasan Ranperda 2021

Onlinekoe.com – Bupati Pesisir Barat DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH menghadiri rapat paripurna penyampaian nota penjelasan ranperda usulan kepala daerah dan inisiatif DPRD kabupaten pesisir barat tahun 2021, di kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Senin, 08/02/ 2021. 

Dalam sambutan  Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan  dilandasi saling pengertian yang positif untuk  kepentingan rakyat dan pembangunan kabupaten pesisir barat yang kita cintai, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di kabupaten pesisir barat. 

Selanjutnya, kami menyampaikan nota penjelasan terhadap 5 (lima) ranperda 2021 usul kepala daerah yaitu: yang pertama ranperda tentang kabupaten layak anak, kedua ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, ketiga  ranperda tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan pemangku, keempat ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan peratin, kelima ranperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan pekon.

Kemudian anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diperhatikan hak-hak asasinya dalam setiap proses pembangunan, kabupaten layak anak dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak. 

Rancangan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak di kabupaten pesisir barat akan menjangkau segala hal yang berkenaan dengan pembentukan kabupaten layak anak mulai menyediakan rasa aman kepada anak, pemberian fasilitas bermain yang aman, sedangkan arah pengaturannya akan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan bantuan hukum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan bagi semua masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum di kabupaten pesisir barat adalah belum adanya perda yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut. selain itu untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. 

 

Kabupaten pesisir barat yang wilayahnya dibagi atas beberapa kecamatan dan kecamatan dibagi dalam beberapa pekon kemudian pekon dibagi atas beberapa pemangku, melalui kegiatan penataan pekon dapat dilakukan pembentukan pemangku, penghapusan pemangku, dan penggabungan pemangku yang dapat dilakukan dengan tata cara yang sesuai. 

rancangan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan pemangku bertujuan agar mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemangku, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setiap pemangku, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat pemangku, meningkatkan kualitas tata kelola pemangku dan meningkatkan daya saing pemangku. Dengan adanya tujuan dari pembentukan pemangku yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten pesisir barat diharapkan dapat mendorong peningkatan dalam pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam dan potensi masyarakat yang ada supaya menghasilkan masyarakat pekon yang sejahtera.

Peratin sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah pekon, yang dipilih secara langsung oleh penduduk pekon yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, secara historis pemilihan peratin telah berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dipahami sebagai pengakuan terhadap keaneragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat pekon. timbulnya konflik pemilihan peratin diberbagai daerah akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon peratin yang secara tatap muka saling memperjuangkan calon masing-masing dan terkadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan peratin sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan peratin belum memuat ketentuan mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa pemilihan peratin sehingga perlu disesuaikan. 

Dalam hal pengelolaan keuangan pekon dikabupaten pesisir barat diatur dalam peraturan daerah nomor 168 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan pekon. namun seiring dengan perkembangan peraturan saat ini, ada beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 

sesuai dengan amanat pasal 79 huruf b peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dijelaskan juga dalam pasal 31, pasal 44 dan pasal 52 peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa perencanaan keuangan, jumlah uang tunai dan pengadaan barang dan jasa dipekon diatur dalam peraturan bupati, sehingga perlu dilakukan pencabutan peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 18 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan pekon.(Holil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here