Beranda Ragam DPRD Sumbar : Direksi PT Hotel Balairung Harus Diganti, Tiap Tahun Rugi

DPRD Sumbar : Direksi PT Hotel Balairung Harus Diganti, Tiap Tahun Rugi

Onlinekoe.com, Padang – Wakil Ketua Komisi III Supardi mengatakan, pihaknya meminta agar Direksi PT Hotel Balairung harus diganti,karena tiap tahun hotel Balairung selalu rugi.

“Pemprov harus mengambil inisiatif melakukan pengelolaan hotel balairung diberikan kepada pihak ketiga, kalau dapat dilakukan secara terder terbuka, harus betul- betul orang yang profesional,”katanya

Menurut,Supardi yang penting itu, tiap tahun hotel balairung memberikan deviden tiap tahun yang masuk akal kepada pemprov.

“Kalau kita lihat daftar deviden, pada tahun 2016 baru diserahkan pada tahun 2019, sebanyak Rp 6 ratus 37 jut lebih kurang,”ujarnya

Dijelaskannya, ada kejanggalan ketika melihat laporan yang diberikan pihak hotel karena ada sejumlah perbedaan baik dalam laporan.

“Kita meminta percepatan pembahasan mengenai rencana pengelolaan pihak ketiga sembari untuk perda untuk dicabut,”ujarnya.

Tampak rapat dihadiri ketua komisi III DPRD Sumbar dengan Komisaris PT Balairung Citrajaya Sumbar Hansasri, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Benny Warlis, Kepala Badan Keuangan Daerah Sumbar, Zainuddin.

Direktur PT Balairung Citrajaya Sumbar selaku BUMD pengelola Hotel Balairung, Irsyal Ismail mengatakan, kewenangan untuk pergantian direksi diserahkan kepada pemegang saham, karena kewenangan itu semua ada di pemegang saham.

“Semua Kita serahkan ke pemegang saham,karena kewenangan itu semua Ada di pemegang saham,”ujar Irsal Ismail melalui pesan Whatapps kepada redaksi utusanindo.com, Kamis, 21 Maret 2019.

Irsal Ismail membenarkan berdasarkan data pendapatan perbandingan dengan deviden tahun 2014- 2017, pada tahun 2016 pendapatan 17.681.680.128 dengan laba Rp 9.675.789.722 yang deviden disetor Rp.637.781.731 disetor tahun 2019.

“Benar itu,”katanya.

Menurut, Irsal Ismail, tahun 2014-2016 Ada revaluasi aset yg membuat ada laba, karena adanya kenaikan nilai aset.

“Ya, laba tahun Buku 2016 yg diputuskan di RUPS Tahunan 2017 sebagai payung hukumnya, karena keterbatasan cash flow efek kondisi bisnis yang sangat terganggu dengan adanya pembuatan underpass depan Balairung,”katanya.

Dijelaskan Irsal, cash flow baru tersedia awal tahun 2019, sehingga segerag dibayarkan. (Ptp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here