Beranda Ragam Gubernur Rohidin Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Berikut Penjelasannya

Gubernur Rohidin Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Berikut Penjelasannya

Onlinekoe.com, Bengkulu, – Beberapa group WhatsAap mitra humas di Bengkulu menjadi heboh oleh pemberitaan media online dengan berbagai macam judul berita terkait laporan dari Lentera Kedaulatan Rakyat (Lekra) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Bareskrim Polri pada Jumat 4 Januari 2018.

Dalam laporannya, Lekra Bengkulu menduga adanya penyalahgunaan wewenang terkait upah pungut pajak dan retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dihubungi via WhatsAap untuk dimintai tanggapannya mengatakan bahwa upah pungut pajak itu dibayarkan sesuai undang-undang dari Januari – Desember, sesuai dengan capaian target yang ditetapkan.

“Dibayarkan setiap 3 bulan sekali, berlaku untuk seluruh Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wabub dan Walikota/Wawali seluruh Indonesia,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui pesan WhatsApp.

Contoh, sambung Rohidin, untuk triwulan terakhir 2018 akan dibayarkan sekitar bulan Maret 2019 nanti.

“Jadi penetapan itu sudah mengikuti aturan undang-undang. Ketentuan dengan pola seperti ini berlaku diseluruh Indonesia dan sudah berjalan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Soal SK Gubernur Bengkulu yang dikeluarkan? Rohidin menjawab, “SK yang kita tetapkan tahun 2018 untuk bulan Oktober – Desember, bayarnya tahun depan 2019. Selalu begitu sambung menyambung, ini bukan honor,” paparnya.

Terkait laporan Lekra? lanjut Rohidin, “mengingatkan saya untuk lebih hati-hati. Kontrol dari masyarakat begitu baik untuk kemajuan Bengkulu,” pungkasnya. (..) ?☕?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here