Pakar Ekonomi : Gila, Kereta Cepat Pakai APBN Lalu Korbankan 9 Juta Penerima JKN Dihapus

Onlinekoe.com | Nasional – Hampir berjalan 2 tahun bumi pertiwi didapati adanya wabah Virus Covid-19, masyarakat diharuskan hidup berdampingan dengan virus tersebut dengan menjalani kehidupan yang tidak biasa dilakukan sebelumnya.

Baca Juga : Said Agil Tegaskan Perihal Jabatan Keagamaan Harus Dipegang NU, Kalau Tidak Bisa Salah Semua

Bahkan dampak dari pandemi tersebut membuat ekonomi dan pendidikan masyarakat menjadi tergoyahkan, kesejahteraan semakin sulit didapatkan. Contohnya pada bidang ekonomi semakin banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaanya, penurunan pendapatan pelaku UMKM maupun UKM, tak stabilnya harga bahan pokok makanan, dan masih banyak lainya. Selanjutnya dibidang pendidikan, tingkat efektifitas pembelajaran yang minim salah satunya, membuat sulitnya akademisi memahami ilmu karena berubahnya teknis pembelajaran.

Baca Juga : Kisah Umar Bin Khattab Memecat Pejabatnya Yang Tak Lembut Dengan Keluarga

Ditengah huru-hara ini membuat salah satu pengamat atau pakar ekonomi yang geram akan kebijakan pemerintah yang kontroversial.

Faisal Basri merupakan salah satu Ekonom Senior Universitas Indonesia menyayangkan beberapa kebijakan pemerintah tentang penggunaan sumber dana untuk megaproyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pemindahan Ibukota, dan lainya. Diduga tidak bijak dalam menyikapi keadaan ekonomi yang sangat krusial dalam penggunaanya.

Baca Juga : Setengah Bulan Tak Terlihat Keluar Rumah, Seorang Lansia Meninggal Tragis Membusuk

“Dikabarkan proyek Kereta Cepat ingin menggunakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Gila bukan, SILPA ingin digunakan untuk pembanyunan proyrk Kereta Cepat tapi sembilan juta rakyat yang diberi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dihapuskan oleh Bu Risma selaku Mentri Sosial,” jelas Faisal Basri, dalam webinar, Senin, (18/10/21).

Baca Juga : Pelaku Perampasan Mobil Dengan Motif Polisi Gadungan Tertangkap!

Ekonom senior Universitas Indonesia tersebut mengharapkan pemerintah menghentikan pembiayaan sejumlah proyek, dengan lebih mengambil kebijakan pengeluaran anggaran untuk meningkatkan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

“143 juta rakyat Indonesia itu perasaanya lagi insecure. Kira-kira pengeluaran per hari mereka Rp25.000, sebelum pandemi ya. Setelah pandemi Covid-19 dia akan jatuh (perekonomiannya).” Tambah Faisal.

Proyek besar yang dimaksud ialah Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pemindahan Ibukota, dan Lumbung Pangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here