Bengkulu Onlinekoe – Ibu Nurlia Dewi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Kota Bengkulu mengatakan, Kantor Pemerintah bukan sekadar gedung tempat para birokrat bekerja, lebih dari itu. Kantor Kepala Daerah merupakan pusat koordinasi Pemerintahan, pelayanan publik, sekaligus representasi wajah dan identitas sebuah Daerah Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, menanggapi rencana pemanfaatan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu menjadi Kantor Wali Kota Bengkulu, Jumat (16/10/2026).
Menurut Nurlia, kemajuan sebuah Kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan penerangan jalan umum saja. Kualitas fasilitas perkantoran Pemerintahan, terutama Kantor Kapala Daerah, juga menjadi bagian penting dalam mencerminkan kemajuan tata kelola Pemerintahan cetusnya.
“Pembangunan kota harus berjalan seimbang. Kita membutuhkan infrastruktur yang baik untuk masyarakat, tetapi juga fasilitas perkantoran yang Representatif dan fungsional untuk mendukung pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai, Mess Pemda Provinsi Bengkulu akan menjadi Kantor Walikota Bengkulu menurut saya memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu wajah utama Pemerintahan di mata masyarakat. Bahkan, di sejumlah daerah, bangunan kantor Pemerintahan berkembang menjadi ikon kota karena memiliki nilai Arsitektur, Estetika, dan lokasi yang menarik dipinggiran pantai ditengah-tengah perkotaan.
Ketika seseorang berkunjung ke suatu kota, atau katakanlah kita sendiri berkunjung ke Daerah orang lain, pasti rasa ingin tahu tentang pusat pemerintahannya dan pusat Perkotaannya karena itu bagian dari Identitas Kota dan keberadaan kantor wali kota yang tertata baik dapat memberikan kesan positif sekaligus memperkuat identitas Kota memiliki daya tarik katanya.
Terkait rencana pemanfaatan Mess Pemda, Nurlia berpandangan bahwa revitalisasi aset tersebut merupakan langkah yang patut didukung sepanjang dilaksanakan dengan perencanaan matang, memperhatikan kebutuhan pelayanan publik, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan secara optimal berpotensi kehilangan nilai guna, padahal pembangunannya telah menggunakan anggaran daerah. Karena itu, pemanfaatan kembali aset yang tersedia dapat menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya bagi pemerintahan maupun masyarakat.
“Dari pada aset yang sudah dibangun dengan anggaran daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentu lebih baik apabila dapat dioptimalkan untuk kepentingan pelayanan publik yang terpenting, pemanfaatannya direncanakan dengan baik, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa rencana revitalisasi tidak semestinya dipandang sebagai gagasan yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, perencanaan pemanfaatan aset perlu dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menata fasilitas pemerintahan agar lebih efektif dan berdaya guna.
Nurlia optimistis, apabila seluruh tahapan pembangunan dan penataan berjalan sesuai rencana, pemanfaatan gedung tersebut sebagai Kantor WaliKota Bengkulu pada 2027 berpotensi menghadirkan manfaat yang lebih luas.
Selain menunjang aktivitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, lokasi yang memiliki panorama pantai juga berpeluang memberikan nilai tambah dari sisi estetika dan daya tarik kota.
“Harapan kita, kantor Woalikota nantinya tidak hanya berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan dan koordinasi pemerintahan, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat. Dengan penataan yang baik dan pemandangan pantai yang indah, kawasan ini berpotensi menjadi salah satu wajah menarik Kota Bengkulu,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fungsi utama kantor wali kota tetaplah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Nilai estetika dan daya tarik kawasan harus berjalan beriringan dengan fungsi, kenyamanan, aksesibilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran.
Di akhir keterangannya, Nurlia mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan dan penataan aset daerah secara objektif, dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi Kota Bengkulu.
“Pemerintah tentu membutuhkan dukungan dan masukan masyarakat. Mari kita kawal bersama setiap program pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membawa Kota Bengkulu menjadi kota yang semakin maju,” tutupnya (rilis Kominfo/jlg) .
