Beranda NASIONAL Kapolri Larang Media Liput Tindak Pidana

Kapolri Larang Media Liput Tindak Pidana

Onlinekoe.com – Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram (ST) terkait ketentuan peliputan media massa mengenai tindak pidana atau kejahatan kekerasan.

ST Kapolri itu Nomor: ST/750/IV/HUM/3.4.5/2021 itu ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021.

Surat telegram tersebut ditujukan kepada Kapolda dan Kabid Humas di seluruh Indonesia.

Kadiv Humas Polri melalui Karo Penmas membenarkan isi surat telegram Kapolri tersebut. Orang nomor satu di Biro Penmas Polri ini mengatakan, pertimbangan diterbitkannya surat telegram itu untuk memperbaiki kinerja Polri di daerah.

” Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi awak media, Selasa (6/4/2021).

Inilah 11 poin surat telegram Kapolri tersebut;

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperenci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak dibawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detil dan dan berulang ulang.

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambaran secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak. (Alex)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here