Beranda Ragam Kejari Stabat Terima 91 SKK Penanganan Masalah Ketenagakerjaan

Kejari Stabat Terima 91 SKK Penanganan Masalah Ketenagakerjaan

Onlinekoe.com, Langkat – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Binjai menyerahkan 91 surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, sebagai bentuk kerjasama penegakan hukum dan peraturan ketenagakerjaan.

Surat kuasa khusus tersebut terhimpun dua kategori. Kategori pertama yakni surat kuasa khusus untuk penanganan hukum atas 70 perusahaan yang belum mengurus jaminan pensiun karyawan. Sedangkan kategori kedua yakni surat kuasa khusus untuk penanganan hukum atas 21 perusahaan yang menunggak iuran BPJS-TK.

“Ke-91 SKK ini telah kami serahkan kepada Seksi Datun Kejari Stabat. Mudah-mudahan saja hal ini membantu proses penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dengan lebih baik,” ungkap Kepala Kantor Cabang BPJS-TK Binjai, Tengku Muhammad Sabri Sinar, Rabu (28/08/2019).

Secara khusus dia turut mengapresiasi keseriusan Kejari Stabat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan perusahaan memenuhi hak-hak pekerjanya, yang dibuktikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS-TK Cabang Binjai.

“Kerjasama ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya penegakan hukum dan peraturan ketenagakerjaan. Apalagi hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial nasional,” sebut Haris.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Stabat, Fattah Chotibuddin, mengaku, kerjasama penanganan hukum dan peraturan ketenagakerjaan antara pihaknya dengan BPJS-TK sebenarnya telah berlangsung sejak lama.

Pasalnya, sebelum penyerahan 91 surat kuasa khusus dari BPJS-TK, sejak Januari hingga Agustus 2019 kemarin, pihaknya sudah menangani 143 surat kuasa khusus serupa. Hasilnya pun sangat maksimal, karena 80 persen perusahaan bersedia memenuhi kewajiban mereka.

Sedangkan 20 persen lagi masih dalam penanganan, mengingat perusahaan tersebut masih dalam tahap evaluasi lokasi. Hal tersebut dikarenakan badan usahannya tutup, namun kewajibannya dalam memenuhi hak para pekerjanya masih akan ditagih.

Selain dilakukan sesuai dengan surat kuasa khusus dari BPJS-TK, upaya itu pun sesuai dengan amanat Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

”Kalau ke-91 perusahaan tersebut tidak hadir setelah kita lakukan somasi, maka akan kita surati secara resmi. Dalam hal ini, Tim Juasa Suptitusi dari Kejari Stabat akan bekerja sesuai dengan arahan pimpinan,” seru Fattah. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here