BATAM, Onlinekoe.com — Masyarakat Pulau Gara, RT 022/RW 006, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau, mendesak pemerintah segera menangani sejumlah persoalan layanan dasar yang mereka hadapi. Keluhan warga meliputi sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi untuk nelayan, listrik yang hanya tersedia sekitar lima jam sehari, keterbatasan air bersih, rumah tidak layak huni, kebutuhan pendidikan anak, garis kemiskinan serta kerusakan dermaga dan akses jalan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan kunjungan silaturahmi dan investasi di Pulau Gara, Sabtu (8/8/2026). Pertemuan dihadiri Lurah Kasu Ikhtiar Budi yang mewakili Pemerintah Kota Batam, Ketua Pembina Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batam Edo, Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batam Abdul Razak, Ketua RT 022/RW 006 Abdul Ahat, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar daftar keluhan. Sebagian besar masyarakat Pulau Gara menggantungkan hidup dari laut. Ketika BBM sulit diperoleh, listrik terbatas, dan akses dermaga maupun jalan mengalami kerusakan, aktivitas ekonomi hingga kebutuhan sehari-hari ikut terdampak.
85 KK dan Lebih dari 400 Warga
Ketua RT 022/RW 006 Pulau Gara, Abdul Ahat, mengatakan wilayahnya dihuni sekitar 85 kepala keluarga dengan jumlah penduduk lebih dari 400 jiwa.
Menurut Abdul Ahat, masyarakat Pulau Gara merupakan masyarakat asli Suku Laut yang direlokasi ke daratan Pulau Gara pada 1991.
Mayoritas warga kemudian tetap menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi tersebut membuat ketersediaan BBM, fasilitas pelabuhan, akses transportasi, serta program pemberdayaan nelayan menjadi kebutuhan utama.
Abdul Ahat menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan dan silaturahmi tersebut. Ia berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti dalam forum pertemuan, tetapi diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga pemerintah pusat.
Ia juga menyampaikan bahwa kelompok nelayan di Pulau Gara, menurut keterangannya, belum memperoleh bantuan yang dinilai memadai dari Pemerintah Kota Batam sejak 2018 hingga 2026.
Pernyataan tersebut menjadi aspirasi warga yang perlu ditindaklanjuti dengan data dan penjelasan dari pemerintah terkait.
Listrik Hanya Menyala Lima Jam
Persoalan listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar yang paling dirasakan masyarakat Pulau Gara.
Warga masih mengandalkan mesin genset sebagai sumber penerangan. Mesin tersebut disebut hanya beroperasi sekitar pukul 18.00 hingga 23.00 WIB atau sekitar lima jam setiap hari. Dan sumbangansi per KK Rp 10.000,- per hari, untuk membeli BBM tersebut.
Keterbatasan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kebutuhan anak-anak untuk belajar pada malam hari.
Selain listrik, masyarakat juga menyampaikan bahwa kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Solar Menjadi Persoalan Nelayan
Bagi masyarakat Pulau Gara, BBM jenis solar merupakan kebutuhan penting untuk menjalankan kapal nelayan.
Namun, warga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan nelayan untuk melaut dan mencari penghasilan.
Masalah BBM menjadi semakin penting karena sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan. Tanpa bahan bakar yang cukup dan terjangkau, biaya operasional melaut meningkat dan aktivitas mencari ikan dapat terganggu.
Masyarakat meminta pemerintah mencari solusi terkait ketersediaan dan distribusi BBM bagi nelayan Pulau Gara sesuai ketentuan yang berlaku.
Edo Soroti Dermaga dan Infrastruktur
Ketua Pembina Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batam, Edo, menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur dasar di Pulau Gara.
Menurut Edo, dermaga pelabuhan yang menjadi salah satu akses penting masyarakat sudah mengalami kerusakan. Kondisi jembatan dan akses jalan juga disebut tidak lagi layak digunakan secara optimal.
Kerusakan infrastruktur tersebut dinilai dapat menghambat mobilitas warga, termasuk aktivitas ekonomi, transportasi anak sekolah, serta distribusi kebutuhan pokok.
Edo meminta Pemerintah Kota Batam tidak mengabaikan persoalan tersebut.
“Pemerintah Kota Batam yaitu Wali Kota – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Li Claudia bersama intansi terkait harus peduli dan segera menanggapi kondisi masyarakat Pulau Gara dengan kerja nyata,” ujar Edo.
Ia berharap pemerintah turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan menyusun langkah penyelesaian berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Rumah Tidak Layak Huni dan Pendidikan Anak
Persoalan sosial di Pulau Gara tidak berhenti pada infrastruktur.
Warga juga menyampaikan masih terdapat rumah yang dinilai tidak layak huni. Kebutuhan pendidikan anak-anak masyarakat Pulau Gara turut menjadi perhatian.
Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan membuat akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan publik memiliki tantangan tersendiri.
Karena itu, masyarakat meminta kebijakan pembangunan Kota Batam turut memberikan ruang yang proporsional bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Lurah Kasu Hadir Mewakili Pemerintah
Lurah Kasu Ikhtiar Budi hadir dalam pertemuan tersebut mewakili Camat Belakang Padang dan Wali Kota Batam.
Kehadiran pemerintah kelurahan menjadi bagian dari upaya menjembatani penyampaian aspirasi masyarakat Pulau Gara kepada pemerintah daerah.
Ikhtiar Budi menyampaikan harapan agar pertemuan tersebut menjadi awal untuk bersama-sama menjalankan berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat Pulau Gara.
Berbagai aspirasi warga selanjutnya diharapkan dapat disampaikan melalui jalur pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.
Warga Menunggu Tindak Lanjut
Masyarakat Pulau Gara kini berharap pertemuan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
Sejumlah kebutuhan yang disampaikan antara lain perbaikan dermaga, jembatan dan jalan, peningkatan akses listrik, penyediaan air bersih, dukungan pendidikan anak, perbaikan rumah tidak layak huni, serta solusi terhadap kebutuhan BBM nelayan.
Aspirasi tersebut juga diharapkan dapat diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta kementerian terkait.
Pembangunan Jangan Hanya Berhenti di Pusat Kota
Pulau Gara memperlihatkan sisi lain pembangunan Batam: pertumbuhan ekonomi dan investasi di satu sisi, sementara masyarakat di pulau-pulau kecil masih berbicara mengenai listrik, air bersih, dermaga, jalan, BBM, rumah dan pendidikan.
Tentu, persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan diverifikasi oleh pemerintah melalui data serta kondisi lapangan.
Namun, aspirasi warga memiliki satu pesan yang jelas: pembangunan di Kota Batam diharapkan tidak berhenti di pusat kota dan kawasan investasi.
Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil juga membutuhkan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar yang nyata.
Dengan sekitar 85 kepala keluarga dan lebih dari 400 penduduk, sebagian besar bekerja sebagai nelayan, Pulau Gara bukan sekadar titik kecil di peta Batam.
Di sana ada masyarakat yang membutuhkan listrik untuk belajar, BBM untuk melaut, dermaga untuk keluar-masuk pulau, jalan untuk bergerak, air bersih untuk hidup, dan rumah yang layak untuk ditinggali.
Kini, bola berada di tangan pemerintah: mendengar aspirasi saja tidak cukup. Warga menunggu tindak lanjut yang dapat mereka rasakan secara langsung. (Anwar)
Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batam, Lurah Kasu, Insan Pers beserta tokoh masyarakat usai kunjungan di Pulau Gara, RT.022/RW.006, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sabtu (8/8/2026), Foto – Onlinekoe.com (Anwar)
