Tak Sesuai Perda, Tarif Retribusi Pelayanan RSUD RBC Jadi Sorotan Ketua DPRD Mesuji

0
85
Ket : Draf Perda, Retribusi Jasa Usaha

Onlinekoe.com | Mesuji – Kurang maksimalnya kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji yakni dalam menjalankan perumusan kebijakan, serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan hal tersebut menjadi sorotan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah.

Hal itu diucapkan Ketua DPRD Mesuji Elfianah, usai penyampaian hasil laporan pansus pada Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Mesuji, atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mesuji Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan pada waktu lalu dan dari hasil kinerja pemerintah kabupaten Mesuji dilihat masih kurang sempurna.

Salah satunya yaitu kinerja RSUD RBC Mesuji dalam mengambil tarif biaya pelayanan tidak sesuai dengan perda yang ada.

“Kinerja pemerintah daerah masih kurang maksimal, salah satunya seperti halnya yang kita lihat selama ini kinerja dari Dinas Kesehatan dan RSUD RBC Mesuji, terutama untuk bayaran publiknya sangat kurang baik sekali dan juga terjadi di RSUD Mesuji yang tidak melaksanakan sesuai dengan perda, yang mana retribusi biaya-biaya atau tarif yang melebihi Perda,” ucap Ketua DPRD Mesuji Elfianah.

Elfianah juga mengatakan, pengambilan keputusan dari tarif RS RBC tersebut terkesan tidak menjalankan Sistem yang ada yaitu SIM- RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit).

“Yang kita sampaikan rekomendasi LKPJ ini adanya laporan dari masyarakat atas pengambilan biaya pelayanan di RSUD RBC Mesuji yang besar dan tidak sesuai dengan perda yang telah ada. Yang mana lebih tinggi dari perda retribusi, nah makanya ini semua menjadi perhatian kita bersama, dan kita awasi bersama agar ke depan kejadian tersebut tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Elfianah menjelaskan perlunya pengawasan lebih terhadap pelayanan RS RBC agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

“Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Mesuji, yaitu Dinas Kesehatan sebagai pengawas harus segera di tertibkan, dan kita sebagai DPRD akan terus mengawasi. Kepada masyarakat bilamana terjadi pembiayaan yang besar tidak sesuai perda dalam perawatan di RSUD tersebut agar segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada kami selaku wakil dari masyarakat,” paparnya.

Elfianah juga menambahkan, Inspektorat Mesuji harus segera ambil sikap tegas dan jika mereka jelas melanggar aturan maka berikan sanksi yang sesuai.

“Inspektorat harus tanggap dan tegas, jika terbukti bersalah berikan sanksi yang sesuai. Agar ada efek jera bagi oknum yang ingin coba-coba bermain. Apabila Inspektorat tidak tegas yang lainnya bukan tidak mungkin akan bermunculan kembali karena sanksinya tidak tegas,” tegasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh wartawan onlinekoe.com saat membandingkan antara Nota pembayaran pasien yang di keluarkan RSUD RBC Mesuji pada waktu yang di dapat dari pasien oleh media beberapa waktu lalu dan perbandingan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mesuji Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pelayanan kesehatan terlihat perbandingannya sangat tinggi sekali.

Untuk jasa dokter umum di di dalam nota RSUD sebesar Rp.80.000 sedangkan di dalam perda sendiri hanya Rp.20.000, Selain itu terlihat di nota RSUD jasa kelas perawatan sebesar Rp.600.000 sedangkan di dalam Perda kelas perawatan anak VIP hanya sebesar Rp.125.000. (Bal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here