Onlinekoe – Puluhan massa mengatasnamakan dari LSM PEKAT Demo di Kantor Walikota Bengkulu mereka melakukan aksi damai untuk bertemu dengan PJ Walikota Bengkulu, bertujuan menyampaikan tuntutannya salah Kepala Bapenda Kota Bengkulu diduga telah melakukan KKN, Rabu (15/05/2024).
Ishak Burmansyah selaku koordinator aksi menyerahkan Berkas tuntutan kepada perwakilan pihak Polresta Bengkulu yang mengawal aksi unjuk rasa tersebut.
Menurut salah satu peserta mengatakan aksi ini merupakan buntut dari pengelolaan perparkiran oleh Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Bengkulu yang dinilai melanggar aturan yang berlaku.
Sayangnya, sesampainya massa dan menggelar aksi di depan kantor walikota ingin menyampaikan tuntutannya namun Pj Walikota Arif Gunadi tidak berada di kantornya.
Ishak Burmansyah yang menjadi orator menyuarakan permintaan agar Walikota Bengkulu mencabut penujukan salah satu perusahaan untuk mengelola lahan parkir yang dilakukan oleh Bapenda.
Karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Walikota diminta untuk menggunakan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Juga kepada Inspektorat Kota Bengkulu diminta untuk megusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bapenda atas penunjukkan langsung itu.
“Serta pihak Kepolisian Resort Kota Bengkulu mengusut dan menangkap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap juru parkir CV Hulubalang Karya Bersama,” teriaknya.
Ia juga meminta pihak kepolisian dan Kejaksaan mengungkap dugaan KKN yang dilakukan oleh Bapenda atas penunjukan pengelolaan parkir tersebut.
Juga mengusut terjadinya kenaikan setoran pajak secara sepihak diduga kuat melanggar peraturan yang berlaku dan terkesan semaunya sendiri.
“Tuntutan berikutnya diminta kepada penegak hukum untuk melakukan pengusutan terkait semua pendapatan Daerah di Pemda Kota Bengkulu sejak tahun 2022 dan 2023 yang diduga ada yang tidak beres,” sebutnya lagi.
Terakhir ia meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait pendapatan daerah kota bengkulu dari semua sumber yang ada. (Jlg)
